My Blog

Permainan petak umpet yang dulu sangat digemari telah tergantikan permainan sejenis counter strike. Lahan luas sebagai sarana bermainpun sudah tergantikan mal, perumahan, dan rumah toko (ruko). Kini permainan tradisional tak lagi digandrungi anak-anak zaman sekarang, ahh…

Kondisi Indonesia yang bervariasi mulai dari alam pegunungan, sungai, dataran, pulau, sampai suku-suku yang mendiaminya. Seakan menjadi latar lahirnya permainan-permainan kreatif yang diciptakan oleh leluhur bangsa ini untuk anak bangsa dengan memanfaatkan kondisi alam. Nilai-nilai yang disisipkan pun diharapkan dapat dilaksanakan anak-anak dalam setiap tindakan dan perbuatannya dengan penuh kesadaran atau tanpa adanya paksaan. Selain itu, dapat memberikan rasa puas atau senang bagi si pemain.

Beberapa ahli psikologi berpendapat bahwa dalam permainan tradisional sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa anak. Dengan bermain bersama, anak-anak dilatih untuk bisa saling menghargai bahwa setiap orang memiliki karakter dan nasib yang berbeda-beda. Sesama manusia harus hidup tolong-menolong dengan bergotong-royong. Selain itu, pada setiap tahap permainan ini anak-anak sudah melatih diri untuk bersikap ulet, jujur, setia kawan, dan disiplin agar dapat mencapai apa yang dicita-citakan.

Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa permainan tradisional ini akan banyak memberi pengaruh bagi masa depan bangsa. Rasa senang dapat dialami oleh setiap orang, kaya atau miskin, orang kota atau desa dan berlaku dari dulu, sekarang, dan seterusnya sampai waktu tak terhingga. Nilai-nilai luhur yang tersirat didalamnya bisa melekat pada pemain-pemainnya, yakni anak-anak yang kelak akan meneruskan perjuangan mempertahankan bangsa ini. Bagi Prof. Dr. N. Driyarkara S. J, ahli filsafat, pendidikan kebudayaan lokal seperti permainan merupakan awal dari pendidikan kepribadian nasional. Oleh karena itu, setiap pendidikan budaya lokal akhirnya harus diintegrasikan dengan pendidikan nasional.

Permainan tradisional bisa mengasah kemampuan motorik anak, baik kasar maupun halus, serta gerak refleksnya. Selain gerakan motorik, anak juga dilatih bersikap cekatan, berkonsentrasi, dan melihat peluang dengan cepat untuk mengambil keputusan terbaik agar bisa menangkap lawan seperti dalam permainan Benteng. Kemudian permainan seperti dakon dapat merangsang menggunakan strategi. Anak harus pandai menentukan poin atau biji di lubang mana yang harus diambil terlebih dahulu, agar bisa mengumpulkan biji lebih banyak dari lawan.Melihat manfaat-manfaat tersebut, sebenarnya permainan tradisional ini penting dilakukan oleh anak-anak zaman sekarang. Selain untuk memperoleh manfaat yang tidak bisa didapat dari permainan modern, juga untuk mendapatkan wacana lain yang bisa membuat hidup anak lebih kreatif.

Sebagai kota besar yang terus berkembang, Kota Malang sekarang ini mengalami perubahan tidak hanya dari wajah lingkungan sekitar dan wajah-wajah baru warga yang menempati rumah silih berganti namun juga jenis permainan yang dulu popular dimainkan seperti bermain petak umpet, layang-layang, gasing, egrang dan lain-lain. Modernisasi yang bergerak lambat namun pasti telah membuat permainan modern berkembang pesat dengan jenis-jenisnya yang makin variatif, permainan tradisional kini kian tersisih, tertinggal bahkan terlupakan. Mulai dari anak-anak sampai mereka yang telah dewasa pun kini asyik di depan layar TV, komputer, dan handphone untuk bermain game. Bahkan mereka rela merogoh kocek yang tidak sedikit untuk melengkapi aplikasi game mereka. Hal tersebut tidak mengherankan karena permainan ini tidak memerlukan tempat khusus dan luas serta bisa dimainkan sendiri.

Permainan modern memang bisa dimainkan dimana saja dan kapan saja. Tidak jarang pula anak-anak membawa HP ke sekolah untuk main game di waktu istirahat atau ketika ada guru yang berhalangan hadir. Walaupun sekolah sudah melarang siswa-siswa membawa HP namun ternyata masih banyak siswa yang tetap membawa. Mereka memanfaatkan HP bukan hanya sekedar sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai sarana hiburan.

Sementara itu, permainan modern yang saat ini menjadi idola baru bagi anak-anak sangat tidak mendidik, cenderung individual, materialistis, ingin menang sendiri, dan masih banyak efek negatif lainnya.
Ironis memang, permainan modern yang sebagian besar berasal bukan dari negara sendiri, justru semakin digemari. Padahal, permainan tradisional dapat menjadi identitas warisan budaya bangsa ditengah keterpurukan kondisi bangsa saat ini.

Semakin berkurangnya lahan untuk bermain di Kota Malang menjadi titik awal minimnya anak-anak untuk memainkan permainan tradisional. Lahan terbuka yang selama ini sebagai ruang publik telah banyak tergusur. Padahal, permainan tradisional ini sama dengan olahraga rekreasi yang membutuhkan lahan luas, bahkan sudah diatur dalam Undang-Undang olahraga Rekreasi. Tapi kalau lahan yang ada sekarang ini sudah terasa sempit, tentunya memainkan permainan tradisional akan terbatas pula.

Selama ini, pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang cenderung mengabaikan kebutuhan masyarakat akan lahan terbuka. Bahkan, RTRW yang sudah dirancang seringkali dirubah Pemkot  demi keinginan investor. Akibatnya, masyarakatlah yang menuai dampaknya terutama anak-anak yang akan kehilangan lahan untuk bermain.

Adagium Malang Kota Ruko (Makoru) sejak Peni Suparto berkuasa, karena kurang memerhatikan permainan tradisional dan menyediakan lahan untuk permainan tersebut. Apalagi melihat perkembangan permainan tradisional semakin tersisihkan dengan hadirnya permaian-permainan modern.Tak bisa dipungkiri, kurangnya perhatian dari pemerintah, membuat permainan tradisional tertinggal jauh dibanding video game, komputer game, pinball, game watch, dan jenis permainan modern ektronik lain yang saat ini menjamur di berbagai kota-kota besar. Jika hal ini tidak juga menjadi perhatian serius baik dari pemerintah maupun masyarakat, bukan tidak mungkin salah satu warisan budaya turun temurun itu akan musnah karena ketidaktahuan generasi muda dan generasi seterusnya.

Dengan penghayatan tentang pentingnya generasi-generasi yang tangguh dan bermoral semestinya permainan tradisional tidak ditinggalkan begitu saja lantaran tidak modern. Perlu ditegaskan pula bahwa tidak semua yang kuno itu jelek dan sebaliknya tidak semua yang modern itu baik. Semua kebudayaan semestinya diserap dengan akulturasi yang benar, dalam arti kebudayaan tradisional maupun kebudayaan modern yang baik harus dilestarikan sedangkan kebudayaan yang bernilai tidak baik bagi kemajuan bangsa harus disingkirkan.

Bagaimana mau melestarikan jika tidak tahu jenis-jenis permainan tradisional dan cara memainkannya. Kenyataan ini menjadi suatu tamparan bagi generasi sekarang yang telah banyak berubah seiring berkembangnya teknologi modern. Jika permainan tradisional tetap terjaga tentunya bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi suatu daerah, seperti Desa Petungsewu Kecamatan Dau, Malang. Desa ini menerapkan konsep ecotourism, dimana semua kebudayaan tradisional desa ditampilkan mulai dari permainan, tarian, hingga tradisi yang ada. Sebuah langkah kongkret dalam melestarikan budaya tradisional. Sehingga dengan demikian tidak sekedar kebudayaan saja tetapi kebudayaan yang bisa mendatangkan devisa yakni dikemas dalam pertunjukan kebudayaan dan pariwisata.

tak semua yang kita omongkan bisa diwujudkan semua hanya kamuflase ketika hidup hanya mengandalkan keberuntungan hidup takkan mampu berdiri sendiri kamu harus tau kawan, kalo hidup tak selalu dibalut keberuntungan melemahnya hidup tanpa bisa berbuat apa-apa

Menyingkap Perubahan Brawijaya

Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak seperti yang diamanatkan konstiusi. Bahkan, anggaran pendidikan harusnya 20 % dari APBN. Namun sebelum itu semua dilakukan, pendidikan telah  menjadi komoditas. Brawijaya pun ikut dalam arus komoditas dengan ditandai perubahan status.

Deru langkah pembangunan mewarnai perubahan kampus Brawijaya. Penjagaan pun kian diperketat dengan dalih keamanan dan ketertiban, demi menunjukkan Brawijaya siap berubah status. Sebagai kampus yang memiliki status otonom, Brawijaya melakukan restrukturisasi keorganisasian, menajemen keamanan, manajemen keuangan, dan efisiensi kegiatan.

Bila kita amati saat ini, penjaga kampus mulai bertambah. Semakin banyak satpam maka semakin baik pula keamananya, tapi kali ini mahasiswa terkena imbas atas banyaknya satpam yang masih training. Posisi dilematis memang selalu dialami pekerja kelas bawah (satpam, red) karena dijadikan alat untuk mempermulus keinginan rektorat. Di satu sisi dia bekerja untuk memperoleh upah, di sisi lain harus menghadapi mahasiswa yang sering beraktivitas di kampus.

Fenomena baru, di beberapa lahan kosong atau parkir yang biasanya untuk main bola mulai terusik. Satpam secara tegas mengusir orang yang main bola tersebut. Ini sangat ironis di tengah minimnya lahan untuk rekreasi dan olahraga. Bisa dipastikan dengan kondisi seperti ini kita (mahasiswa, red) akan tergusur perlahan-lahan.

Kebijakan jam malam dianggap mematikan gerak langkah mahasiwa dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Mahasiswa dalam melakukan kegiatan diharuskan meiliki jam kerja yang jelas.  Kegiatan pun dibatasi sampai jam 9 malam. Dampaknya, lembaga minat bakat dan himpunan mahasiswa sepi kegiatan. Kalau sudah demikian, mahasiswa dengan sendirinya akan sulit tertarik berorganisasi. Mungkin ini tindakan preventif rektorat dalam meredam gerakan mahasiswa.

Selain itu, kebijakan lima hari kerja lebih menguntungkan dosen dan karyawan. Mereka lebih panjang masa libur sementara pelayanan masih sama seperti sebelum ada kebijakan. Pemampatan kegiatan akademis tentunya menjadikan mahasiswa lupa akan fungsinya, waktu akan lebih banyak digunakan untuk mengurusi akademis saja tanpa memikirkan yang lain.

Komersialisasi Pendidikan

Seperti yang kita dengar bersama, Brawijaya menyatakan diri siap menjadi ‘entrepreneur university’. Selain itu, Brawijaya telah mengantongi status otonom dalam pengelolaan keuangaannya. Tak salah jika kampus akan lebih menonjolkan penampilan fisik. Lalu, akan menggunakan dalih otonom demi menaikkan biaya pendidikan dengan alasan untuk pengembangan kampus, menaikkan honor dosen, dan lain-lain. Selain itu, kampus akan dengan mudah membuat unit bisnis guna menambah pundi-pundi keuangan, seperti membuka penginapan di kampus (Guest House, red), membuka unit konsultan, menyewakan peralatan kampus, membuka kelas ekstensi tanpa batas, dan lain-lain. Padahal mereka menggunakan fasilitas negara bahkan dosennya PNS dan digaji negara, semestinya efek otonomi tidak perlu sedrastis ini.

Adanya status otonom, mau tidak mau membuat Brawijaya harus mengalami perubahan. Gedung-gedung bertingkat semakin banyak menjulang tinggi seolah ingin mempertegas bahwa kampus ini adalah kampus pilihan yang diperlihatkan dari segi fisik. Jalan-jalan pun diperbaruhi untuk mengimbangi gedung yang telah dibangun. Pos-pos satpam juga tak luput dari pembangunan. Semuanya direnovasi ulang menyesuaikan kebutuhan kampus. Tak dipungkiri, pembangunan ini diharapkan  agar civitas akademika merasa nyaman menjalani proses belajar mengajar.

Pembangunan fisik saja tidak cukup bila tak dibarengi peningkatan fasilitas penunjang perkuliahan dan kondisi akademis yang dapat merangsang kreatifitas, seperti ruang baca yang literaturnya lengkap, manajemen pengelolaan perkuliahan, ketersediaan literatur penunjang dan lain-lain. Kalau mau jujur, kita lihat saja kondisi perpustakaan yang begitu gurem dengan setumpuk buku-buku usang berdebu dan dimakan rayap di dalamnya. Bisa jadi, keindahan semu ini (pembangunan fisik, red) mampu menipu mata setiap orang yang melihatnya.

Dana yang dikeluarkan untuk pembangunan ini pun tidak sedikit. Harusnya ada keseimbangan antara pembangunan fisik dengan kualitas sumberdaya manusia civitas akademika. Kita akan malu jika hanya dikenal sebagai kampus yang menarik secara visual tapi mental dan karakter masih berada di tingkatan bawah. Bahkan, di dunia kerjapun kita dijadikan bahan ejekan semata bila keseimbangan ini tak bisa diwujudkan. Alangkah baiknya, uang hasil pembangunan gedung dialihkan untuk proses peningkatan sumberdaya manusia baik mahasiswa maupun dosen.

Jika Marx mengatakan kalau mahasiswa adalah kumpulan individu yang paling bebas dalam menentukan kelasnya¹. Tapi, mahasiswa saat ini lebih suka menempati struktur sosial kelas atas dan melupakan struktur sosial kelas bawah. Lihat saja, kebanyakan mahasiswa hidup dalam arus konsumerisme dan lebih canggung untuk turun langsung membantu dan menyelesaikan masalah masyarakat. Akhirnya, mahasiswa yang cerdas dan tanggap terhadap kesejahteraan masyarakat akan sulit diharapkan sebab mereka lebih berpikir untuk diri sendiri.

***

Di awal tahun 2008, mahasiswa angkatan 2007 disibukkan mengurus SPP Proporsional. Proporsional ini dinilai dari gaji orang tua. Konon, cara ini dikatakan lebih adil sehingga mahasiswa membayar sesuai kemampuan finansial orang tuanya. Bahkan, mahasiswa bisa mendapat SPP gratis jika orang tua tidak mampu menanggung biaya kuliah. Mahasiswa yang beruntung ini hanya sebanyak 3,7% dari jumlah mahasiswa baru yang teregistrasi. Meski ada embel-embel SPP Proporsional, secara matematis SPP mahasiswa baru mengalami kenaikan.

Bila fakta SPP gratis ini benar adanya, maka alangkah malang nasib orang-orang miskin –yang jumlahnya sangat besar– di negeri ini sebab anak mereka hanya terserap 3,7% saja dan sisanya milik orang-orang berduit (kalangan ekonomi menengah ke atas, red). Anak boleh pintar, tapi kalau orang tuanya tidak mempunyai biaya maka tetap saja ia tidak bisa masuk perguruan tinggi.

Ini berbeda dengan nasib anak-anak yang orang tua mereka mampu secara finansial. Kalau mereka pintar, tinggal pilih jurusan yang diingini. Bahkan, seandainya pun anak tidak pintar, mereka masih bisa kuliah karena orang tuanya mampu ‘membeli’ bangku kuliah. Hal ini bisa kita baca dalam seri buku karya Eko P Prasetya, diantaranya Orang Miskin Dilarang Sekolah.

Mahasiswa angkatan 2007 cukuplah menjadi contoh dalam penerapan SPP Proporsional. Kalaupun pihak rektorat tetap menerapkan SPP Proporsional pada mahasiswa angkatan 2008 dan seterusnya, pasti orang-orang miskin yang ingin mengkuliahkan anaknya di kampus ini berpikir dua kali sebab belum tentu SPPnya nanti mampu dijangkau atau gratis. Secara naluriah, mereka akan beralih ke perguruan tinggi swasta yang berbiaya murah. Padahal, perguruan tinggi swasta yang berbiaya murah umumnya memiliki mutu di bawah perguruan tinggi negeri. Hal ini akan terjadi pengkelasan tersistematis mahasiswa.

Selain penerapan SPP yang kontroversial, Brawijaya mencoba mencari keuntungan lebih dari mahasiswa. Pemberlakuan stiker parkir berlangganan contohnya. Alasan adanya stiker menurut pihak rektorat, supaya Brawijaya tidak dijadikan jalan tembus kendaraan bermotor ke Malang Town Square (MATOS). Tapi, realitanya Brawijaya tetap menjadi jalan tembus ke arah MATOS. Memang dalam penerapan saat ini masih carut marut, tapi nanti kalau sudah tersistematis penulis berharap agar pintu masuk Brawijaya tidak dikomersilkan.

Di samping itu, kerjasama-kerjasama yang menguntungkan kampus mulai dilakukan tanpa memikirkan dampak positif atau negatif terhadap mahasiswa. Bahkan, dana hibah jadi rebutan. Padahal, dana hibah yang dikucurkan bersumber dari Bank Dunia ataupun ADB. Secara tidak langsung, hal tersebut merupakan bentuk utang negara melalui proyek yang dikerjakan kampus. Oleh karena itu, Indonesia tak pernah lepas dari jeratan utang baik ADB maupun Bank Dunia.

Kalau sistem pendidikan, termasuk sistem pendanaannya, ini tidak segera dibenahi. Muncul kekhawatiran, struktur sosial di negeri ini akan terus menguntungkan orang-orang kaya saja. Anak orang kaya akan terus kaya, sedangkan anak orang miskin akan tetap miskin. Padahal, bukankah setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan?

Kampus rakyat yang pernah didengungkan Prof. Dr. Ir. yogi sugito, Rektor Universitas Brawijaya, sangat bertolak belakang dengan realita Brawijaya sekarang. Kalau kita masih berpikir skeptis, kampus rakyat maksudnya mungkin rakyat kalangan menengah ke atas saja. Lagi-lagi kampus hanya diisi orang-orang berduit sedangkan mahasiswa kere (kalangan ekonomi kelas bawah) hanya mampu kuliah dalam mimpi. Akhirnya, kampus ini hanya jadi perpanjangan tangan kapitalisme dengan memperlebar jurang antara si kaya yang dipintarkan dan si miskin yang dibodohkan.

Beberapa orang coba mendiskusikan dimana letak peradaban pertama kali di mulai. Sejak dulu orang selalu tidak pernah puas dengan kehadiran dirinya, untuk itulah dia perlu tahu masa lalu yang membentuk dirinya. Melalui penelusuran peradaban, manusia mencoba mengungkap siapa dirinya dan untuk apa dirinya ada.

Bagi orang-orang barat, peradaban dimulai dari Atlantis. Salah satu cerita Yunani kuno yang sangat diyakini kebenarannya. Pandangan ini diambil dari Plato yang menceritakan bahwa dahulu ada sebuah peradaban yang sangat maju dari peradaban manapun dan kemudian hancur lebur dalam waktu sehari diakibatkan banjir dan letusan gunung.

Sampai saat inipun orang-orang barat masih mencari sisa-sisa peradaban atlantis. Mereka umumnya mencari di daerah Samudra Atlantik. Tetapi sampai saat ini hasil yang mereka peroleh nihil, tak menunjukkan hasil apapun.

Ahli sejarah mencoba untuk mengungkap misteri Atlantis yang hilang. Cerita ini berawal dari Plato dalam dialog Timeus and Criteus "menyebutkan negeri atlantis adalah
negeri yang datar dan dikelilingi oleh gunung2 pada sisi tepinya.
Mereka melakukan panen sebanyak 2 kali dan diuntungkan oleh musim
dingin, saat hujan turun dari langit dan saat musim panas mereka hanya
menggali air dari bawah tanah"

Semenjak hegemoni barat beberapa abad yang lalu, bangsa2 utara dan
barat tidak mau mengakui kalau Dunia LAma adalah milik selatan dan
berasal dari selatan. Karena mereka tidak rela kalau ternyata nenek
moyang yang memiliki peradaban tertinggi itu bukan nenek moyang mereka.
Dahulu maupun sekarang, bangsa2 yang maju selalu menggambar diri mereka
diatas, karena itu peta kuno di mesir terbalik. Daerah selatan yang
lebih maju digambarkan diatas. Keterbalikannya dengan sekarang, karena
“mereka” yang maju maka peta dunia menjadi terbalik, daerah utara
menjadi selatan dan daerah selatan menjadui utara. Sehingga gambar
eropa selalu berada diatas dan mengabaikan selatan sebagai negara
miskin dan terbelakang, melupakan dunia lama. Di kitab kuno Ramayana
juga tertulis ada sebuah negeri bernama utarakuru atau negara utara,
dimana disana tidak ada dingin yang teralu tidak ada panas yang terlalu
semuanya serba kecukupan. Kalau peta dunia dibalik, maka Atlantis lah
yang berada diutara dan cocok dengan kondisi itu, yaitu Nusantara Kuno.
Kita, sudah sangat diseragamkan melihat peta maupun globe. Kalau
sekarang kita melihat globe terbalik apakah salah? Karena juga di tata
surya sendiri tidak ada atas tidak ada bawah. Jam yang di design oleh
peradaban kuno yang dulunya sejalan dengan perputaran planet sekarang
menjadi tidak singkron. Kalau dilihat dari selatan (atau utara jaman
dulu), putaran bumi sejalan dengan jarum jam dan planet juga. Dan
karena posisi peta itu diubah oleh orang 2 dunia baru (peradaban
eropa), kita jadi melihat putaran rotasi bumi malah berlawanan arah
jarum jam. Arah yang seharusnya tidak sejalan dengan design jam
masyarakat peradaban lama.

Setelah peradaban atlantis hilang, mari kita tengok peradaban
setelahnya yang muncul, yaitu India, Mesir dan Maya yang berasal dari
Peradaban tua Atlantis (Nusantara Kuno). Seperti kita ketahui semua
peradaban itu muncul ditepi laut dan secara mengejutkan peradaban itu
berada dipantai yang mengarah ke Nusantara. Dimulai dari India, MEsir,
kemudia terakhir suku Maya. Mereka adalah orang2 Atlantis (Nusantara)
yang selamat dari bencana besar itu. Sayangnya, peradaban selalu berada
di lembah, sehingga saat tenggelam daerah2 tinggi tidak dihuni oleh
banyak orang. Sisa-sisa Atlantis yang tenggelam disebut sebagai daerah
laut yang tidak boleh dilalui (atau daerahnya HADES, atau Neraka
dibawah bumi, dalam mitologi Yunani). Sehingga perairan Indonesia,
selama beberapa abad2 tidak ada pelaut yang berani melewatinya.

Selain pemaparan di atas, orang-orang Jawa yang menganut Kejawen percaya kalo peradaban dimulai di daerah Jawa. Entah, hal ini terjadi secara sengaja atau tidak terdapat banyak kesamaan pemahaman antara apa yang diyakini orang-orang kejawen dan pemaparan sejarah di atas.

Sekarang ataupun nanti pasti terasa kalau fakultas tidak bisa mengakomodasi kebutuhan dalam mencetak sarjana perikanan yang handal. Orang-orang fakultas lebih sibuk memikirkan diri sendiri daripada masa depan institusi ini, mengapa? Ya…karena lebih menguntungkan mereka, kalau bisa meraup keuntungan sendiri mengapa tidak!!!

Sebuah permasalahan klasik yang tak kunjung usai karena telah menjadi kultur. Kultur yang dikembangkan bukannya kultur yang bisa membangun sarjana-sarjana perikanan maju melainkan kultur yang mematikan kreatifitas mereka yang tidak sejalan dengan kepentingan orang-orang dominan yang ada di fakultas. Akhirnya, hanya orang-orang yang bisa dikendalikan alias robot fakultas yang akan bertahan.

Pertemuanku dengan beberapa alumni sering mengeluhkan masalah jaringan alumni, khususnya perikanan. Tidak adanya sistem informasi tentang kejelasan lulusan perikanan menjadikan alumni perikanan yang baru sering mencari kerja serampangan. Artinya, alumni yang tidak mempunyai link ataupun sedikit linknya sulit unuk menembus bidang perikanan. hal ini bukan karena mereka tidak aktif mencari, tetapi hanya perkara mereka tidak sealiran/golongan akhirnya secara tertib berguguran. Masihkah kultur ini dipertahankan? Ya…Sebab informasi lowongan kerja selalu ngendon di salah satu komisariat ***

Sumberpasir

- Hari Sabtu (9/6), Rapat pengurus POM (Persatuan Orang Tua mahasiswa) yang dihadiri Ketua POM, pihak orang tua, fakultas, dan mahasiswa. "Agendanya membicarakan info dari fakultas," ujar R. Mudjono Soediono, S.Pd, Ketua POM Fakultas Perikanan. Lanjut Ketua POM, rapat pengurus ini sengaja berada di Stasiun Percobaan Budidaya Air Tawar Sumberpasir sambil refreshing.

Rapat yang dibuka oleh Ir. Sukoso, M.Sc, Ph.D, Dekan Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya menjelaskan SK Rektor mengenai keberadaan POM. Menurut Sukoso diharapkan bahwa sesuai keputusan rektor tentang keuangan terpusat, keuangan POM masuk rekening rektor. "Uang POM yang disetor ke rekening rektor akan kembali ke POM 80%, sisanya berada di universitas," ungkap Dekan Perikanan.

"Belum pernah dibahas," ujar Mudjono mengenai wacana keuangan POM yang ditarik ke universitas. "Saya ingin membicarakan wacana uang terpusat dengan rektor," ungkap bapak berkacamata ini.

Sukoso mengatakan, pembayaran IOM tetap dilakukan di rekening BNI. Uang POM yang terkumpul di rekening BNI nantinya disetor ke rekening rektor. Untuk dapat mengambil uang POM yang ada di universitas, fakultas harus membuat program.

Dengan mengacu pada keputusan rektor, uang yang masuk ke POM sebesar Rp 800 ribu. Meskipun ada kenaikan dalam penarikan sumbangan Orang Tua Mahasiswa 2006 sebesar Rp 1 juta. Ketua POM sendiri belum bisa komentar mengenai hal ini.

"Mengambil uang POM untuk kegiatan lembaga saja sulit, apalagi kalau masuk rekening rektor," tutur Gunariyadi, Ketua Himpunan Mahasiswa Teknologi Hasil Perikanan. Kekhawatiran ini wajar, sebab pos untuk mengambil uang POM semakin panjang saja. Ditingkatan mahasiswa, wacana keuangan terpusat sudah ada. Tetapi wacana uang POM yang harus disetor ke rekening rektor belum ada.

Hari Jumat (8/6), sidang MUMFPi-UB memutuskan pendemisioneran kinerja Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Perikanan periode 2006/2007.

Berdasarkan pantauan

AQUA

dalam sidang MUMFPi-UB selama dua minggu, kondisi sidang selalu berjalan alot dengan adu argumen. Puncaknya Hari Jumat, penyampaian pandangan umum lembaga-lembaga yang dinaungi LKM FPi-UB secara tertulis dan lisan. Memasuki mekanisme penilaian LPJ BEM, peserta khusus utusan lembaga harus memilih satu diantara tiga pilihan yang ditawarkan yaitu diterima, diterima dengan syarat, atau ditolak.

Dari 13 lembaga yang dinaungi LKM FPi-UB, hanya 9 lembaga melakukan pembahasan penilaian LPJ BEM terkecuali KMKK, Agri, PSP, dan FOKSI. `Dalam penilaian LPJ ada tiga parameter yang digunakan, yaitu dinilai dari program kerja, visi/misi, dan kondisi Sumberdaya Manusia BEM.

Dari tiga parameter tersebut, ternyata peserta khusus masih memiliki dua pendapat yang berbeda. Dimana perwakilan Prodi Sosek (SEP) dan LKP2 berpendapat untuk menerima dengan syarat LPJ BEM. Sedangkan perwakilan Prodi MSP, THP, BP, dan lembaga lain yang hadir memberikan keputusan untuk menolak LPJ tersebut.

Terlaksananya proker BEM, merupakan dasar dari SEP dan LKP2 untuk menerima dengan syarat LPJ itu. Sedangkan beberapa lembaga lain menganggap LPJ ini tidak patut diterima karrena ketidak jelasan arahan dari program kerja BEM periode 2006-2007. "Kinerja BEM kali ini tidak jelas sama sekali," tutur Fandi (Kahim PSPK ’07-’08). Selain itu, keuangan yang tidak jelas dan berubah-ubah, semakin memperkuat penolakan LPJ tersebut.

Sayangnya kedua pendapat tersebut tidak bisa dipertemukan dalam musyawarah anggota khusus. Sampai akhir waktu pembahasan, ususlan lobbyingpun ditawarkan, tetapi tetap tidak menghasilkan satu keputusan. Mulai saat itulah keadaan sidang semakin panas.

Sebagian peserta mengusulkan untuk pending karena waktu mulai maghrib. Sayangnya ususlan tersebut ditolak dengan alasan kebutuhan yang mendesak dan perijinan tempat yang hampir habis. Sehingga terjadilah perang pendapat yang sengit. Akhirnya forum menolak usulan pending tersebut, dan persidangan dilanjutkan dengan agenda foting.

Saat inilah peserta khusus dari SEP, LKP2, dan semua pengurus BEM meinggalkan tempat persidangan. Dimana alasan keluar tidakdikatakandalam forum. "Kemarin mereka keluar tidak memberikan alasan secara jelas, sebagian saja memberi isyarat ijin. Siapa tahu itu bentuk kekecewaan," tutur Dani Aryaputra (Presidium Sidang).

Sebelum keluar, Fatwa (Perwakilan SEP) mengatakan bahwa sampai kapanpun sidang tersebut tidak akan mencapai satu keputusan. Karena dia akan tetap pada pendiriannya untuk menerima dengan syarat. Dan sampai berita ini diterbitkan, kami masih belum bisa mewawancarai Ruli Irwansyah (Prediden BEM periode 2006/2007) untuk mengetahui alasan mereka secara pasti.

Persidanganpun dilanjutkan, dengan hasil voting memutuskan LPJ BEM 100% ditolak. Dalam pembacaan pengesahan LPJ BEM, tidak ada seorang pun pengurus yang berada di ruang sidang. "Sikap tersebut tidak etis karena tidak mengharghai forum, walaupun kecewa," tambah Fandi.

Sehubungan keluarnya semua pengurus BEM saat pembacaan keputusan, Dani mengunggkapkan bahwa itu forum tertinggi. Jadi itu yang menjadi ketetapan baik kedalam maupaun keluar forum. Dan dia sangat menyesalkan kejadian kemarin jika ada faktor kesengajaan. Terkadang memang kita harus legowo (ikhlas) menerima semua masukan dan tanggapan dari orang lain, walau seberat apapun. Sehingga tidak terulang lagi hal seperti ini dilain hari.

Sebuah bentuk kegelisahan akibat dari ketidakjelasan kebijakan fakultas, LKM FPi-UB mencoba menyatakan sikapnya dalam rapat pengurus POM di Sumberpasir (9/6). Pernyataan sikap langsung mendapat respon negatif dari Dekan Perikanan. "Tidak ada uang sepeserpun masuk ke kantong saya," jelas Ir. Sukoso, M.Sc, Ph.D, Dekan Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya.

"Tuntutan kita sederhana, cuma butuh kejelasan prosedur kebijakan sewa kantin," tutur Dani Aryaputra, Koordinator Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Perikanan. Lanjut Dani, Tidak masalah siapa yang mengisi kantin asalkan prosedur kebijakan itu dipublikasikan ke mahasiswa agar tidak timbul keresahan.

"Tidak ada kesalahan prosedur dan tidak perlu dipublikasikan," tegas Sukoso. Lanjut dekan, bahwa dalam pengambilan keputusan tidak perlu mendatangkan seluruh pengurus POM mengingat efisiensi waktu.

Menurut Suwono, SH, kepala Bagian Tata Usaha, bahwa selama dua tahun ada pembicaran sewa kantin. Dengan berakhirnya sewa kontrak, perlu adanya penataan pengelolaan kantin. "Awalnya uang sewa kantin masuk kas POM dan DIPA, tetapi sekarang seluruhnya masuk DIPA," ujar Suwono.

Dani menuturkan, selain adanya kejelasan prosedur sewa kantin diperlukan transparansi keuangan POM yang dapat di akses siapa pun. Harapannya, ada kejelasan penggunaan dana POM baik uang yang masuk maupun keluar.

"Transparansi keuangan POM bisa dilakukan, nanti dibelikan whiteboard aja," tutur R. Mudjono Soediono, S.Pd, Ketua POM Fakultas Perikanan. Berbeda dengan POM, dekan menganggap transparansi ini tidak perlu dilakukan. "Kalau orang BPK melihat ada transparansi keuangan, takutnya uang POM dianggap uang fakultas," jelas Sukoso.

Perbedaan pandangan dalam transparansi keuangan patut dihargai. Transparansi harus dilihat dari sisi positif yaitu sebagai bentuk informasi atau pertanggungjawaban keuangan POM kepada orang tua mahasiswa ataupun mahasiswa itu sendiri. Apalagi, di awal semester ganjil pembayaran POM harus lunas.

Keraguan terdalam yang pernah kualaami. Tak pernah kurasakan keraguan sedalam ini. Keajaiban, sungguh ku ingin sebuah keajaiban yang datang. Seperti cerita si pelacur di gang dolly, ketika dia masih kecil dan hidup diantara kesusahan dan ketidakpastian. Dia jatuh sakit sedang ibunya tak lagi punya uang tuk berobat tetapi ibunya bertekad membawa dia ke rumah sakit. Saat di dalam bus, dia terlihat pucat dan orang2 hanya bisa melihat iba tanpa memberi sesuatupun. Di kala itu ada seorang naik bus dan melihat dia, ditanya ibunya perihal dia dan orang itu tanpa banyak kata lansung memberi uang untuk berobat. Dia dan ibunya turun dari bus tuk lansung ke rumah sakit. Dia hanya bilang ini sebuah keajaiban.